Perubahan iklim adalah salah satu masalah paling mendesak yang dihadapi planet kita saat ini, dan itu membutuhkan tindakan mendesak dari pemerintah di seluruh dunia. Namun, mengatasi krisis lingkungan sering kali merupakan masalah yang kontroversial dalam politik, dengan perbedaan pendapat tentang tindakan terbaik.
Konsensus ilmiah jelas: perubahan iklim itu nyata, dan terutama disebabkan oleh aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, deforestasi, dan proses industri. Konsekuensi dari perubahan iklim sudah dirasakan, dengan meningkatnya suhu global, peristiwa cuaca ekstrem yang lebih sering, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Jika dibiarkan, dampak perubahan iklim hanya akan memburuk, yang menyebabkan kekurangan makanan dan air, perpindahan masyarakat, dan ketidakstabilan ekonomi.
Terlepas dari bukti yang luar biasa, masih ada politisi yang menyangkal realitas perubahan iklim atau meremehkan signifikansinya. Denialisme ini sering didorong oleh ideologi politik, kepentingan ekonomi, dan skeptisisme penelitian ilmiah. Dalam beberapa kasus, politisi dapat memprioritaskan keuntungan ekonomi jangka pendek daripada keberlanjutan lingkungan jangka panjang, yang mengarah pada kebijakan yang memperburuk daripada mengurangi perubahan iklim.
Di sisi lain, ada para pemimpin politik dan partai yang secara aktif bekerja untuk mengatasi krisis lingkungan. Politisi ini mengadvokasi kebijakan seperti pengembangan energi terbarukan, harga karbon, dan upaya konservasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi ekosistem. Mereka juga mendukung perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris, yang bertujuan untuk membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius.
Namun, bahkan di antara politisi yang menyetujui perlunya mengatasi perubahan iklim, mungkin ada ketidaksepakatan pada pendekatan terbaik. Beberapa mengadvokasi solusi berbasis pasar, sementara yang lain lebih suka peraturan dan intervensi pemerintah. Ada juga perdebatan tentang peran teknologi, pentingnya perubahan perilaku individu, dan prioritas keadilan sosial dalam aksi iklim.
Terlepas dari ketidaksepakatan ini, sangat penting bahwa politisi mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja bersama untuk mengatasi krisis lingkungan. Perubahan iklim adalah masalah global yang membutuhkan upaya terkoordinasi dan kolaboratif dari semua negara dan sektor masyarakat. Politisi memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan komunitas ilmiah, terlibat dengan para pemangku kepentingan, dan memprioritaskan kesejahteraan generasi mendatang.
Sebagai kesimpulan, perubahan iklim dan politik sangat terkait, dan bagaimana politisi memilih untuk mengatasi krisis lingkungan akan memiliki konsekuensi yang luas bagi planet kita dan penghuninya. Sangat penting bahwa politisi memprioritaskan tindakan iklim, menerapkan kebijakan berbasis bukti, dan bekerja menuju masa depan yang berkelanjutan untuk semua. Waktu untuk bertindak adalah sekarang, sebelum terlambat.